Mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan dari tahun ke tahun kondisinya masih saja menuai permasalahan. Apabila tidak dicarikan solusi permasalahannya, dikhawatirkan di tahun-tahun mendatang kondisinya semakin memburuk. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan sinergis yang melibatkan seluruh stakeholders di bidang transportasi.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat membuka rapat dengar pendapat dengan Dirjen-Dirjen Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Kakorlantas Mabes Polri, Dirut PT KAI, Dirut PT ASDP, dan Dirut PT, Jasa Marga, Kamis (8/9) di gedung DPR.

            Permasalahan-permasalahan yang terjadi setiap datangnya arus mudik seperti kemacetan, kurangnya kapasitas angkutan umum yang berakibat pada kenaikan tarif dan menurunnya kualitas pelayanan selalu saja terjadi setiap tahun. Bahkan yang paling mendasar aspek keselamatan yang seringkali terabaikan. “Permasalahan tersebut terjadi dari tahun ke tahun tanpa perbaikan yang signifikan,” katanya.

            Muhidin menyayangkan, meningkatnya jumlah pemudik yang mendominasi dengan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan moda angkutan umum. Disinilah permasalahan kemacetan itu muncul.

            Data Posko Angkutan Tingkat Nasional Angkutan Lebaran terpadu tahun 2011 menunjukkan bahwa peningkatan yang cukup signifikan hanya terjadi pada moda angkutan laut yang mengalami peningkatan sebesar 117 persen dan angkutan udara sebesar 25 persen.

            Sedangkan moda angkutan jalan (bus) mengalami penurunan sebesar 10 persen, moda angkutan penyeberangan hanya meningkat sebesar 3 persen.

            Yang sangat disayangkan lagi, kata Muhidin, moda angkutan kereta api yang sebenarnya merupakan moda transportasi ideal yang dapat mengangkut penumpang secara massal dalam jarak jauh dengan tingkat keselamatan tinggi ternyata mengalami jumlah penurunan penumpang sebesar 22 persen.

            Beberapa dugaan penyebab menurunnya penumpang moda kereta api ini antara lain akibat adanya kebijakan pembatasan penumpang setiap gerbong serta keterbatasan jumlah lokomotif dan gerbong yang ada serta kebijakan KA yang memasang gerbong kosong di depan dan di belakang rangkaian KA.

            Muhidin juga memprihatinkan tingginya angka kecelakaan yang terjadi di tahun 2011. Data kecelakaan lalu lintas Operasi Ketupat (Polri) tanggal 23 Agustus – 4 September 2011 menunjukkan peningkatan terjadinya kecelakaan yang sangat besar yaitu sebesar 33,08 persen. Pada tahun 2010 terjadi 3.010 kasus kecelakaan, sementara tahun 2011 terjadi 4.006 kasus kecelakaan.  

            Walaupun angka fatalitas yang meninggal dunia berkurang, namun secara keseluruhan jumlah korban luka berat dan luka ringan lebih besar dari tahun sebelumnya.

            Muhidin juga menyayangkan adanya perbedaan data jumlah angka kecelakaan dan korban dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Raharja dan lan-lain. Ke depan dia berharap, terdapat data yang terintegrasi dan terpadu yang bersumber dari Pemerintah.

            Untuk itulah Komisi V DPR perlu segera mengundang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif mengenai hasil penyelenggaraan angkutan lebaran 2011. Evaluasi mudik lebaran ini perlu dilakukan, agar masing-masing pihak terkait dapat meningkatkan kinerjanya dan mencari solusi bagi perbaikan mudik lebaran di tahun mendatang. (tt) foto:ry/parle